World Consumer Rights Day – Building a Digital World Consumers Can Trust

World Consumer Rights Day – Building A Digital World Consumers Can Trust

15 Maret 2017

Consumer International, yang beranggotakan 250 lembaga konsumen dari 130 negara di dunia, termasuk Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, menetapkan 15 Maret sebagai perayaan World Consumer Rights Day atau Hari Hak Konsumen Sedunia (HHKS).Perayaan ini didasari dengan kutipan pidato Presiden Amerika Serikat ke-35, John F. Kennedy, di depan Kongres pada 15 Maret 1962, yang menyatakan bahwa pendapat konsumen sering tidak didengar meskipun merupakan kelompok ekonomi terbesar yang paling mempengaruhi dan dipengaruhi hampir setiap keputusan ekonomi, baik publik maupun swasta.

Di Indonesia, kontrol terhadap hak konsumen diatur oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33. Beberapa poin hak konsumen yang diatur dalam Undang Undang tersebut adalah (1) Hak Memilih Barang yang Akan Dikonsumsi, (2) Hak Mendapat Kompensasi dan Ganti Rugi, (3) Hak Diperlakuan Baik Tanpa Diskriminasi, (4) Hak Mendapat Perlindungan dan Upaya Penyelesaian Sengketa, (5) Hak untuk Didengar, (6) Hak Keamanan dan Keselamatan dalam Mengkonsumsi, (7) Hak Mendapat Informasi yang Benar, Jelas dan Jujur, serta (8) Hak Mendapat Nilai Tukar sesuai yang Dijanjikan.

Tema HHKS tahun 2017 adalah Building A Digital World Consumers Can Trust. Pesatnya pertumbuhan Internet, ponsel dan teknologi digital lainnya membuat lebih dari 3 Miliar atau sekitar 40% populasi dunia online setiap hari ini. Hal tersebut mendukung perkembangan bisnis E-Commerce diseluruh dunia dan keberadaan E-commerce berdampak pada meningkatnya resiko penipuan dalam perdagangan. Karena dalam transaksi jual beli secara online, konsumen harus terlebih dahulu membayar penuh untuk barang yang dibeli sebelum pesanannya diproses lebih lanjut oleh produsen atau penjual sehingga tercipta peluang barang datang terlambat, isi dan mutunya tidak sesuai dengan pesanan, atau sama sekali tidak sampai ke tangan konsumen. Padahal menurut Pasal 15 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi hak nya sebagai konsumen agar bisa melapor apabila merasa dirugikan.

By : Corporate Recruitment PT. Summarecon, Tbk

Share this Post:

Related Posts: